Kondisi Pendidikan di Wilayah Perbatasan Memprihatinkan

JAKARTA -- Kondisi pemdidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga memprihatinkan. Misalkan di wilayah Indonesia Timur, yang meliputi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Karena bukan hanya menganggu disintegrasi bangsa, tapi juga menyangkut generasi masa depan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X, Djamal Aziz, saat rapat dengar pendapat terbukan di Komisi II DPR RI, dengan para gubernur daerah kepulauan. “Memprihatinkan memang. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tandasnya.

Dia mengatakan, Komisi X membidangi pendidikan, maka itu pihaknya prihatin dengan kondisi pendidikan di wilayah perbatasan. Apalagi di wilayah perbatasan, rata-rata merupakan daerah kepulauan, seperti di bagian tenggara Maluku, yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.

“Kami hanya mewanti-wanti jangan sampai, mereka yang diwilayah perbatasan merasa lebih enak dan nyaman berhubungan dengan negara tetangga di perbatasan daripada dengan negara sendiri. Karena banyak kasus yang terjadi seperti itu. Kami harap ini tidak terjadi,” katanya.

Begitu juga dengan kondisi pendidikan di wilayah NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, agar menjadi perhatian pemerintah. Jangan menganggap persoalan baik pendidikan, ekonomi dan masalah sosial lainnya yang terjadi di wilayah perbatasan adalah persoalan kecil.

“Maka itu, kami dari Komisi X juga mendukung RUU Provinsi Kepulauan, kami yakni dengan adanya RUU ini akan  tercipta keadilan, dan bisa memperbaiki kondisi pendidikan di wilayah kepualauan yang sebagiannya berada pada daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,” tandasnya.

Djamal merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura, yang sengaja datang ke Komisi II untuk mengikuti rapat terbuka dengan para gubernur dari tujuh provinsi kepulauan, untuk mendukung RUU provinsi kepulauan. (fik/fmc)

dikutip dari : Fajar.co.id