Catatan Kinerja 2011 - Kisruh PSSI dan Akhir Kemelut UI

"kalau ada rakyat yang haknya terzalimi oleh peraturan yang tidak sesuai, silakan mengadu..." - djamal

Senayan - Kasus PSSI dan polemik di Kampus UI menjadi sorotan Komisi X. Meski tak terlibat secara langsung, komisi ini ikut mendorong rekonsiliasi di UI.

Menjelang tutup tahun 2011, silang sengkarut yang menerpa PSSI belum terlihat tanda-tanda mereda. Suasana justru terkesan semakin membara. Lebih-lebih setelah Forum Pengurus Provinsi PSSI menggelar rapat akbar pertengahan Desember lalu. Wacana untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) makin mengerucut. 

Tak kurang Ketua Forum Pengprov PSSI, Dwi Irianto yang juga dikenal sebagai Inisiator Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menyatakan siap menggelar KLB PSSI pada Maret 2012. Agenda kongres, kata Dwi, meliputi pergantian pengurus dan mengubah statuta. “Akan dirumuskan dalam Kongres Tahunan pada awal Januari nanti,” ujarnya, Kamis (29/12).

Pihak yang paling menentang KLB tentu saja pengurus PSSI saat ini yang dikomandani Djohar Arifin. Namun, sejauh ini belum ada komentar resmi dari kubu Djohar. Juru bicara PSSI, Edi Ellison hanya mengatakan akan menanggapi tenadangan “bola panas” itu pada awal 2012.

Upaya untuk meredam gejolak di tubuh persepakbolaan Indonesia sejatinya cukup intensif. Bahkan, lembaga wakil rakyat yang tak punya akses langsung ke PSSI pun ikut nimbrung. "Komisi X bukan mitra PSSI. Tapi, DPR itu kan rumah rakyat. Jadi, kalau ada rakyat yang haknya terzalimi oleh peraturan yang tidak sesuai, silakan mengadu,” ucap Djamal Aziz, anggota Komisi X DPR RI.

Kepada Jurnalparlemen.com, Wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar terus terang mengaku gundah melihat masa depan PSSI. Menurutnya, Pimpinan PSSI sekarang ini tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. “Kalau masalah kepemimpinan liga saja bermasalah, gimana bisa berprestasi sepakbola kita ini," tutur politisi senior Golkar ini dengan nada prihatin.

Dalam diskusi publik bertajuk "PSSI Dalam Cengkraman Politik: Liga Indonesia Milik Siapa?" di Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi X DPR Zulfadhli tegas-tegas meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng segera mengevaluasi kinerja PSSI. 

Pasalnya, kemelut internal di organisasi yang mengurusi sepak bola itu sudah diambang titik didih yang tak mustahil bakal berujung pada KLB. Kalau itu terjadi, bisa dibayangkan bagaimana citra persepakbolaan kita di mata masyarakat dan dunia internasional. Haruskah Djohar Arifin yang naik tahta dalam KLB di Solo, juli lalu terpaksa menghadapi kenyataan pahit? 

Kisruh tak hanya menimpa urusan sepakbola. Dunia pendidikan tinggi yang mencetak para intektual juga digoyang prahara. Universitas Indonesia yang selama ini dikenal sebagai gudangnya ilmuwan ternyata menyimpan masalah ‘dalam negeri.’

Konflik yang mencuat di lembaga pendidikan paling beken se-Indonesia ini berawal dari pasca uji materi di MK soal UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Ketika itu pihak UI tidak segera mengeluarkan statuta. Belakangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui surat Ditjen Dikti memberikan kewenangan bagi rektor untuk menjalankan kegiatan kampus.

"Ini yang menyebabkan terjadinya benturan. Tapi ini sebenarnya tidak akan jadi masalah bila rektor dalam setiap kegiatannya berkonsultasi dengan Majelis Wali Amanat (MWA)," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar. 

Perseteruan antara Rektorat dan MWA belum surut, muncul isu baru. Mulai dari status karyawan, pemberian gelar bagi Doktor Honoris Causa kepada Raja Saudi Arabia, masalah SPP mahasiswa, soal dana penelitian hingga biaya makan binatang peliharaan di rumah dinas rektor. Terakhir UI diguncang dengan korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit menemukan kelebihan pembangunan perpustakaan UI senilai Rp 2 miliar. Namun, Sang Rektor, Gumilar R Somantri tampak santai menanggapi temuan itu. "Kelebihan pembayaran itu urusan kontraktor dengan kas negara. Tidak ada hubungannya dengan UI," dalih Gumilar.

Syukurlah, musim mulai berganti. Pekan lalu, melalui mediasi Kemendikbud, kedua pihak yang berseteru, Rektorat UI dan Majelis Wali Amanat (MWA) sepakat membentuk tim transisi. 

Rully Chairul Azwar tentu saja menyambut gembira upaya rekonsiliasi tersebut. "Saya sebagai alumnus UI melihatnya tidak elok atas apa yang terjadi selama ini. Siapa yang menang dan kalah, saya tidak peduli. Keributan di lembaga akademik itu tidak baik," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan tentang pentingnya DPR segera merampungkan RUU Pendidikan Tinggi. Dan yang tak kalah penting, lanjut Rully adalah komunikasi yang dinamis antara rektor dengan MWA. 

Ya, komunikasi menjadi kata kunci dalam setiap persoalan. Seandainya PSSI mau belajar ke UI, tentu tak perlu ada KLB.

dikutip dari : JurnalParlemen.com