Komisi II Beri Tenggat Seminggu Kepada KPU dan Bawaslu
Bawaslu menyatakan siap duduk untuk membahas daerah yang dinilai bermasalah oleh KPU.
Silang pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu) akhirnya sampai ke ruang rapat komisi II DPR. Masalah silang pendapat ini makin meruncing ketika KPU mencabut Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Bawaslu pada tanggal 4 Februari yang lalu. Pasca pencabutan SEB, suasana kedua lembaga makin memanas. KPU mengeluarkan pernyataan menolak semua panwaslu untuk Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) 2010 yang telah dibentuk Bawaslu selama SEB masih berlaku. Sedangkan Bawaslu tetap kekeh merasa bahwa kewenangannya melantik panwas sudah sesuai dengan isi SEB dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2007. |
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
Komisi VI DPR Diminta Awasi PT Antam Senayan - Ahli waris tanah Kampung Bongas V Blok Lapangan Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung Jawa Barat diminta melampirkan segala bukti kepemilikan yang dimilikinya. Persoalan sengketa tanah dengan PT Aneka Tambang (Antam) Jawa Barat bukan soal menang kalah.
|
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
Ketua Tim Kunker Komisi II DPR ke Provinsi Bangka Belitung (Babel) Taufik Effendi (F-PD) dalam sambutannya mempertanyakan mengenai sudah berapa banyak sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah kepulauan Babel. Hal tersebut dikatakan Taufik saat melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Babel Helfi Noerzir di Kantor Kanwil BPN, Pangkal Pinang, Kamis (11/3). |
|
Baca lebih lanjut...
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 6 - 10 dari 48 |
