http://www.djamalaziz.net

Tim Kunker Komisi II  prihatin atas kondisi arsip yang ada di Provinsi NTB. Tim meminta supaya pemerintah daerah setempat mempunyai keinginan kuat guna memperbaiki penyimpanan dan perawatan arsip di NTB.

Hal itu terungkap saat Tim Kunker Komisi II ke Provinsi NTB meninjau tempat penyimpanan arsip di provinsi tersebut, Rabu (24/3). "Kalau tidak ada political will dari pemerintah daerah, arsip tidak akan mendapat anggaran yang besar," kata Ketua Tim Kunker Teguh Juwarno (F-PAN). Menurutnya diperlukan kreasi ataupun kreatifitas agar arsip tidak jadi tempat sampah.

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Teguh Juwarno (F-PAN) menyoroti persiapan Pilkada di wilayah itu terutama dalam hal pemutakhiran data.

Hal itu terungkap saat Tim Kunker melakukan pertemuan dengan KPU Provinsi NTB dan sejumlah KPU dari tujuh Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2010 di Gedung KPU Provinsi NTB, Rabu (24/3). 

Anggota Tim Kunker Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan) dalam pertemuan itu menilai ada ketidaktertiban pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada di sejumlah Kota/Kabupaten di NTB. "Ada ketidaktertiban dalam hal pemutakhiran data pemilih," katanya. 

Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Teguh Juwarno (F-PAN) mencemaskan konflik horizontal yang kerap terjadi di NTB. Hal itu terungkap saat Tim bertemu Gubernur NTB Zainul Majdi, Kamis (25/3).

Kecemasan Tim Kunker terkait konflik horizontal semakin meninggi mengingat di NTB dalam waktu dekat akan ada tujuh Pilkada Kabupaten/Kota.

“Rawan pada saat Pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung di tujuh Kabupaten/Kota,” kata Gamari Sutrisno (F-PKS).

Ia menilai konflik horizontal dapat menghambat laju petumbuhan ekonomi di wilayah itu yang mempunyai potensi pariwisata cukup menjanjikan. “Dapat menghambat investor menanamkan investasi di NTB,” ujar Gamari.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah tersebut untuk mempunyai keberanian dalam menyelesaikan persoalan tanah di NTB. Hal itu terungkap saat Tim Kunker melakukan pertemuan dengan jajaran BPN NTB, di Kupang, Rabu (24/3).

"Kita ingin BPN betul-betul berwibawa ketika bicara soal tanah," kata Ketua Tim Kunker, Teguh Juwarno (F-PAN).

Menurutnya, BPN harus punya keberanian dalam mengambil keputusan terkait permasalahan tanah. Terutama dalam hal persoalan sertifikat dimana terkadang ditemukan adanya sertifikat ganda.

"BPN tidak punya keberanian untuk mengatakan sertifikat itu benar atau bodong," ujar Teguh.

               Komisi II DPR akan mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka Kunjungan Kerja pada Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010. Kunjungan Komisi II ke NTB guna menerima masukan hal yang terkait dengan bidang kerja Komisi tersebut dan memantau secara langsung persiapan Pilkada di wilayah itu. Kunker berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Maret.

        Ketua Tim Kunker Komisi II DPR ke Provinsi Bangka Belitung (Babel) Taufik Effendi (F-PD) dalam sambutannya mempertanyakan mengenai sudah berapa banyak sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah kepulauan Babel. Hal tersebut dikatakan Taufik saat melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Babel Helfi Noerzir di Kantor Kanwil BPN, Pangkal Pinang, Kamis (11/3).