http://www.djamalaziz.net

Djamal Azis
Anggota DPR Dari Fraksi Hanura

MARAKNYA berbagai masalah pertanahan, memicu keperi-hatinan anggota Fraksi Hanura, Djamal Azis. Karena itu, politisi kelahiran Surabaya, 19 Maret 1958 ini, bertekad untuk memperbaiki berbagai regulasi untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi.

"Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekakyaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi, tanah digunakan untuk kemlaratan rakyat," ujar Djamal kepada Rakyat Merdeka di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Persoalan tanah yang muncul akhir-akhir ini, kata Djamal, karena banyak Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan profesional, secara personal maupun perusahaan. Sementara, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk mendapatkan hak atas tanah.

Dia mengatakan, banyak penguasaan HGU pada tanah yang dikuasai atau digarap masyarakat secara turun-temurun. Gara-gara mereka tidak mengurus surat-suratnya, tahu-tahu pengusaha sudah memiliki HGU atas tanah tersebut.

"Mereka bisa berbuat apa, sekalipun memiliki surat-surat mereka akan kalah jika bersidang di pengadilan. Karena itu, rakyat harus didorong punya tanah sendiri," kata anggota Komisi II DPR ini.Untuk itu, lanjut dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ha-rus selektif dalam menerbitkan atau memperpanjang HGU. BPN harus melakukan penelitian dan pengecekan di tempat tersebut.

"HGU yang diberikan, harus dapat mengubah status sosial dan ekonomi masyarakat. Jika tidak bermanfaat bagi masyarakat, ya jangan diperpanjang," tegas Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura provinsi Jawa Timur (Jatim) ini.

Karena itu, sambung dia, DPR perlu memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) bidang pertanahan dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. "Minimal tiga RUU bidang pertanahan di bahas pada 2011. Diantaranya, RUU tentang pertanahan, RUU tentang Hak-hak atas Tanah, dan RUU tentang keagra-k naan."

 

dikutip dari Bataviase.co.id