http://www.djamalaziz.net

1. Kendali Alokasi Berbasis Perlindungan Bagi TKI
(Arsip/Arsip)

Kamis, 27 November 2008 SURABAYA,KAMIS-Pemerintah perlu menerapkan kembali kendali alokasi berbasis perlindungan, untuk menghindari pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara mendadak. Yakni kebe

2. Proses Penempatan TKI Harus Satu Atap
(Arsip/Arsip)

...esia (TKI) ke luar negeri harus dalam satu atap, seperti yang dilakukan Filipina. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (BNPPTKILN) diharapkan bisa berfungsi sebagai lembaga ya...

3. Bentuk BadanPenempatan dan Perlindungan TKI
(Arsip/Arsip)

...Jakarta, Pelita -- Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BPPTKI) yang beranggotakan lintas sektoral termasuk di dalamnya unsur ...

4. PJTKI Dukung Penetapan RUU PPTKLN
(Arsip/Arsip)

...tenaga kerja Indonesia (PJTKI) pada prinsipnya mendukung menetapan rancangan undang-undang (RUU) penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri (PPTKLN). Namun, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ...

5. DPR Diminta Revisi Pasal Sanksi Penempatan
(Arsip/Arsip)

...akarta, Kompas - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), sebelum menyempurnakan pas...

6. Wali Amanah Tempuh Jalur Hukum
(Arsip/Arsip)

Sabtu, 11 Maret 2006 JAKARTA (Suara Karya): Lembaga perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) Wali Amanah menempuh jalur hukum ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah internal. Hal ini dilakukan ag

7. Pemerintah Qatar Berikan Perlindungan bagi TKI
(Arsip/Arsip)

Jakarta, Selasa, 06 Juli 2004, Sinar Harapan Guna memberikan perlindungan kepada TKI sektor informal, Qatar, salah satu negara penerima penempatan T

8. Riwayat Hidup
(Djamal Aziz/Biografi)

...SATAKI (Himpunan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia), (2000 - sekarang). 4. Pendiri dan Ketua KPP-TKI (Koperasi Perlindungan dan Penyantun Tenaga Kerja Indonesia), Jakarta, (1999  - sekarang). ...

9. Link Indonesia
(Muatan statis)

... Umum Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Ombudsman Departemen Departemen D...