Harapan yang didambakan 194 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kotamabagu kepada Komisi II DPR RI sulit tercapai. Karena Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan ini mendukung Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) yang mengesahkan 161 CPNS dan sisanya dijadikan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap menjelaskan, persoalan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) Kotamabagu sudah dinyatakan selesai. Panitia dan Pemerintah Kota Kotamabagu harus melakukan perangkingan kembali dari keseluruhan hasil ujian tertulis pelamar CPNS.
Hal ini diungkapkan Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar saat ditemui Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan Walikota Kotamabagu, Provinsi Sulawesi Utara, Djelantik Mokodompit, di Gedung DPRD Kotamabagu, Rabu (7/7).
“Saya kira soal CPNS Kotamabagu sudah selesai persoalannya. Yang jelas kuota CPNS yang dibutuhkan Kotamabagu akan terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Walikota Kotamabagu, Djelantik Mokodompit menegaskan, dirinya masih akan bertemu dengan Menneg PAN untuk membahas persoalan CPNS Kotamabagu, dan menyatakan akan memperjuangkan SK dan NIP CPNS di luar 161 orang yang dinyatakan lulus murni.
“Saya masih akan ketemu Menneg PAN dalam beberapa hari kedepan, saya terus akan berjuang agar semua CPNS Kotamabagu menerima NIP,” kata Djelantik.
Sementara itu, Wakil Walikota Kotamabagu, Tatong Bara menambahkan, dalam persoalan rekrutmen aparatur daerah, pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, lanjut Tatong, kewenangan ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah.
“Rekrutmen CPNS kan hajatannya pusat, daerah hanya ditunjuk sebagai pelaksananya saja, lihat saja persoalan kuota CPNS, daerah mengusulkan sesuai kebutuhan tetapi pusat yang menetapkan,” kata Tatong.
Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Walikota Kotamabagu Sulut terdiri dari 8 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (F-PG) didampingi Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Djufri dan Amrun Daulay dari F-PD; Alexander Litaay dan Eddy Mihati dari F-PDI Perjuangan; Tossy Aryanto dari F-PKS.; dan Djamal Aziz dari F-Partai Hanura.(iw)
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap menjelaskan, persoalan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) Kotamabagu sudah dinyatakan selesai. Panitia dan Pemerintah Kota Kotamabagu harus melakukan perangkingan kembali dari keseluruhan hasil ujian tertulis pelamar CPNS.
Hal ini diungkapkan Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar saat ditemui Parlementaria usai melakukan pertemuan dengan Walikota Kotamabagu, Provinsi Sulawesi Utara, Djelantik Mokodompit, di Gedung DPRD Kotamabagu, Rabu (7/7).
“Saya kira soal CPNS Kotamabagu sudah selesai persoalannya. Yang jelas kuota CPNS yang dibutuhkan Kotamabagu akan terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Walikota Kotamabagu, Djelantik Mokodompit menegaskan, dirinya masih akan bertemu dengan Menneg PAN untuk membahas persoalan CPNS Kotamabagu, dan menyatakan akan memperjuangkan SK dan NIP CPNS di luar 161 orang yang dinyatakan lulus murni.
“Saya masih akan ketemu Menneg PAN dalam beberapa hari kedepan, saya terus akan berjuang agar semua CPNS Kotamabagu menerima NIP,” kata Djelantik.
Sementara itu, Wakil Walikota Kotamabagu, Tatong Bara menambahkan, dalam persoalan rekrutmen aparatur daerah, pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, lanjut Tatong, kewenangan ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintah daerah.
“Rekrutmen CPNS kan hajatannya pusat, daerah hanya ditunjuk sebagai pelaksananya saja, lihat saja persoalan kuota CPNS, daerah mengusulkan sesuai kebutuhan tetapi pusat yang menetapkan,” kata Tatong.
Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Walikota Kotamabagu Sulut terdiri dari 8 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (F-PG) didampingi Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Djufri dan Amrun Daulay dari F-PD; Alexander Litaay dan Eddy Mihati dari F-PDI Perjuangan; Tossy Aryanto dari F-PKS.; dan Djamal Aziz dari F-Partai Hanura.(iw)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
Mutiara Hikmah
"Ya Allah, aku mohon kesehatan dalam keimanan, keimanan dalam keindahan akhlak, kemenangan yang disertai keberuntungan, rahmat dari sisimu, keselamatan dan pengampunan, serta keridhaan dari sisiMu"
(Do’a Rasulullah saw )
Lainnya
Berita Singkat
Tuduhan yang dilakukan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan terhadap Ketua Umum DPP Hanura Wiranto, disinyalir hanya untuk mengalihkan perhatian publik yang masih tertuju pada persoalan yang menimpa Partai Demokrat
”Sebagai pengurus Demokrat, kemungkinan besar dia juga sudah bosan bila partainya terus-menerus menjadi bulan-bulanan,”
- Saleh Daulay (Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Random Image
Kunjungan : 53087
Pencarian
Online
Kami punya 30 tamu online
