PENJELASAN Menteri Pendidikan Nasional mengenai Rencana Strategis Pembangunan (renstra) pembangunan pendidikan nasional dan renstra kementerian pendidikan nasional 2010-2014 pada Rabu (01/09) di Gedung dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak konsisten. Hal itu disampaikan Ferdiansyah, anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar.
Ferdiansyah, pertama membahas mengenai permintaan dana tambahan dari Kementrian Pendidikan Nasional sebesar 3. 85 trilyun rupiah diluar dana yang dialokasikan dari APBN 2010 yakni sebesar 50.3 triliun. Mendiknas dalam laporannya menegaskan kekurangan dana tersebut terutama diperuntukkan kepada DIKTI, sebagai dana untuk pemanfaatan riset dan beasiswa.
“Yang perlu dipertanyakan di sini adalah dampak atas kinerjanya bagaimana? Jangan fokus pada mutu dulu, tetapi akses. Misalnya, mengenai usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mesti terakses 75 persen hingga target 2015. kenyataannya, kan belum semuanya terakses hingga 75 persen,” ia menjelaskan usai rapat kerja antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR RI.
Selain mengkritisi masalah akses yang kurang, Ferdiansyah juga mengkritisi wajib pendidikan 9 tahun yang menurutnya belum tuntas di seluruh Indonesia. Misalnya seperti angka partisipasi kasar (APK) SD yang belum mencapai 100 persen.
“Perlu adanya politik anggaran dan fokus pada bidang tertentu, sehingga lebih terarah.”
Fokus menurutnya juga harus diterapkan pada pendidikan vokasi, yakni dengan menaruh spesialisasi pada beberapa bidang yang bisa langsung menghasilkan jasa seperti mesin.
“Mengenai pendidikan vokasi ini aneh. Apalagi penerapan target 70:30 untuk SMK dan SMA. Semestinya ada peningkatan kualitas lulusan SMK dari menambah jumlah SMK secara keseluruhan. Dari awal saya sudah menentang.”
Terakhir, ia menyoroti permasalahan kesenjangan mengenai alokasi dana untuk pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dalam laporan anggaran, Mendiknas mengatakan bahwa alokasi dana pendidikan untuk pendidikan menengah sebesar 6 persen sementara perguruan tinggi 47 persen.
“Ini kan tidak logis. Masa perbandingannya terlalu jauh. Semestinya bisa lebih proporsional perbandingannya,” ia menutup wawancara. Utami Diah