Komisi X melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Negara (UN) untuk menetapkan kebijakan UN 2011. Komisi bidang Pendidikan itu dan Pemerintah sependapat adanya 3 opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan Ujian Nasional 2011.
“Rekomendasi terhadap 3 opsi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Evaluasi UN untuk menentukan sikap terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum dan pelaksanaan UN Tahun 2011” kata wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG), Senin (4/10), di Gedung DPR, Jakarta.
Adanya 3 opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan UN 2011. Opsi pertama menyetujui pelaksanaan UN Tahun 2011, Opsi Kedua menyetujui pelaksanaan UN 2011 dengan beberapa syarat penyempurnaan, dan opsi ketiga menunda UN 2011 apabila hasil UN tetap menjadi penentu kelulusan pendidikan nasional.
Selain itu, Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (F-PD) mendesak Pemarintah c.q. Kementerian Pendidikan Nasional memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2596 K/Pdt/2008, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi yang lengkap, serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.
Selanjutnya, Komisi X meminta Pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan UN 2010 serta merevisi laporan kajian UN dengan mempertimbangkan antara lain; pelaksanaan standar nasional pendidikan, hasil pelaksanaan terhadap perintah dari amar putusan MA terkait UN, data terkini agar kesenjangan antara hasil kajian dengan kondisi real yang ada di masyarakat, dan hasil UN secara kualitatif maupun kuantitatif.
Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat kerja tersebut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal. (as)
“Rekomendasi terhadap 3 opsi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Evaluasi UN untuk menentukan sikap terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum dan pelaksanaan UN Tahun 2011” kata wakil Ketua Komisi X Rully Chairul Azwar (F-PG), Senin (4/10), di Gedung DPR, Jakarta.
Adanya 3 opsi yang harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan UN 2011. Opsi pertama menyetujui pelaksanaan UN Tahun 2011, Opsi Kedua menyetujui pelaksanaan UN 2011 dengan beberapa syarat penyempurnaan, dan opsi ketiga menunda UN 2011 apabila hasil UN tetap menjadi penentu kelulusan pendidikan nasional.
Selain itu, Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (F-PD) mendesak Pemarintah c.q. Kementerian Pendidikan Nasional memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2596 K/Pdt/2008, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi yang lengkap, serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.
Selanjutnya, Komisi X meminta Pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan UN 2010 serta merevisi laporan kajian UN dengan mempertimbangkan antara lain; pelaksanaan standar nasional pendidikan, hasil pelaksanaan terhadap perintah dari amar putusan MA terkait UN, data terkini agar kesenjangan antara hasil kajian dengan kondisi real yang ada di masyarakat, dan hasil UN secara kualitatif maupun kuantitatif.
Hadir mewakili Pemerintah dalam Rapat kerja tersebut Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal. (as)
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
Mutiara Hikmah
"Ya Allah, aku mohon kesehatan dalam keimanan, keimanan dalam keindahan akhlak, kemenangan yang disertai keberuntungan, rahmat dari sisimu, keselamatan dan pengampunan, serta keridhaan dari sisiMu"
(Do’a Rasulullah saw )
Lainnya
Berita Singkat
Tuduhan yang dilakukan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan terhadap Ketua Umum DPP Hanura Wiranto, disinyalir hanya untuk mengalihkan perhatian publik yang masih tertuju pada persoalan yang menimpa Partai Demokrat
”Sebagai pengurus Demokrat, kemungkinan besar dia juga sudah bosan bila partainya terus-menerus menjadi bulan-bulanan,”
- Saleh Daulay (Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Random Image
Kunjungan : 53124
Pencarian
Online
Kami punya 28 tamu online
