Nomor Identitas Tunggal Solusi Mengatasi Masalah Kependudukan

DJAMAL AZIZ, B.Sc, SH, MH
Anggota Komisi II DPR-RI

Makalah Disampaikan Dalam :
SEMINAR ADMINDUK

“Dengan Single Identity Number/SIN, Pelayanan Ke Masyarakat Semakin Cepat, Mudah, Murah, dan Benar”

FRAKSI PARTAI HANURA DPR-RI

Pendahuluan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk menciptakan sistem pengenal tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan menjadi identitas tunggal penduduk.

NIK menjadi prasyarat utama bagi database kependudukan nasional yang berbasis registrasi dan menjadi instrumen dan validasi jati diri seseorang yang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

DPR-RI mendukung langkah pemerintah menerbitkan single identity number (SIN) yang akan menjadi nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk di seluruh Indonesia.

Dengan adanya KTP nasional berbasis NIK, tidak akan ada seorang warga yang mempunyai KTP lebih dari satu dengan NIK yang berbeda.

Hal ini dikarenakan adanya proses otentifikasi yang berjenjang, mulai dari kelurahan hingga pusat. Selain itu,  sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang memiliki KTP lebih dari satu.

Manfaat NIK

NIK akan menjadi dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen-dokumen lainnya, sehingga NIK menjadi kunci akses dalam pelayanan publik di hampir setiap sektor.

Dengan  adanya NIK, memudahkan setiap warga negara yang ingin menjadi tenaga kerja ke luar negeri dan menjadi jelas status Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang mengalami kesulitan atau permasalahan dapat segera terselesaikan.

NIK akan menjadi dasar database daftar pemilih tetap (DPT) dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Indonesia.

NIK juga lebih memudahkan identifikasi personal yang bergabung dan kelompok-kelompok ekstrem atau yang akhir-akhir ini marak disebut kelompok teroris dan memudahkan pihak berwajib untuk melakukan pelacakan agar tidak terjadi salah tangkap atau hal-hal yang lainnya yang pada akhirnya warga dirugikan.

Permasalahan

Data KPK menunjukkan setidaknya ada lima permasalahan mendasar yang menghambat terwujudnya SIN., yaitu :

1. Tidak diawalinya pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan penetapan sistem administrasi kependudukan (SAK) sebagai acuan. Penyusunan desain utama (grand design) SAK baru dilakukan 2009. Sedangkan SIAK sudah dibangun dan diimplementasikan sejak 2006.
2. Kurang dimanfaatkannya barang yang telah diadakan untuk mendukung terciptanya SIN.
3. Tidak seragamnya aplikasi SIAK di daerah. Bahkan ada daerah yang tidak menggunakan aplikasi SIAK.
4. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di daerah-daerah.
5. Terbatasnya infrastruktur jaringan yang berakibat terhambatnya konsolidasi data kependudukan.
6. Selain itu pemberlakuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM).
7. Kemudian daerah-daerah masih banyak yang belum siap untuk melaksanakan SIAK, antara lain karena banyak warga yang tinggal di pulau-pulau yang begitu banyak dan luas di Republik ini.
8. Kesiapan dana yang minim dan sistem pendistribusiannya yang tersendat karena  birokrasi yang ada.

Solusi Penyelesaian

Pemerintah, cq. Kementerian Dalam Negeri RI harus terus menuntaskan persoalan-persoalan mendasar yang masih menjadi kendala dalam pembangunan SIAK.

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan sistem NIK yang akan menjadi identitas tunggal penduduk dipastikan tersedia.

Aplikasi yang digunakan daerah di seluruh Indonesia harus seragam.

Pembangunan infrastruktur jaringan tidak lagi menjadi alasan terhambatnya pembangunan SIAK.

Penutup

SIAK menjawab kebutuhan pemerintah mengenai database kependudukan yang akurat, terintegrasi, mutakhir,  dan terproteksi.

Dengan adanya SIAK, negara tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendata kependudukan secara berulang-ulang secara nasional.

NIK menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah serta tidak lagi harus mengeluarkan biaya yang besar dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lain.

Yang paling penting dengan selesainya SIAK, Indonesia yang saat ini disoroti dunia dalam melaksanakan demokrasi di seluruh lapisan maka hal ini sangat membantu dan bisa mencegah hal-hal yang mencederai demokrasi itu sendiri dan mencegah gesekan antara sesama  warga yang saat ini sedang menjalankan pesta demokrasi di tingkat daerah dan wilayah masing-masing dan meminimalisasi konflik horizontal dalam setiap selesai acara pesta demokrasi di setiap tingkatan.

"Rakyat yang akan merasa dan membuktikan hasil dari kerja-kerja kita"

"Bekerja Untuk Keunggulan Bangsa Saatnya  HATI NURANI Bicara"