Saya hanya ingatkan kalau konstitusi lebih lengkap, saya apresiasi RUU ini dengan tapi kalau bisa konteksnya lebih besar, anak-anak yatim dulu baru kemudian fakir miskin,
Senayan - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi Undang-undang (UU). Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-35 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
"Seluruh anggota Dewan dan fraksi menyetujui," kata Priyo seraya mengetuk palu pengesahan di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/7)
"Seluruh anggota Dewan dan fraksi menyetujui," kata Priyo seraya mengetuk palu pengesahan di ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/7)
Priyo selaku pimpinan Dewan memberikan apresiasi kepada Komisi VIII atas diselesaikannya RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. "UU ini akan memberikan perlindungan dan ekspresi kepedulian terhadap fakir miskin dan juga anak telantar. Ini merupakan bentuk kedermawanan kita," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Hanura Djamal Aziz mempertanyakan hal substansi yang tidak memasukkan klausul anak telantar. Padahal, dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. "Saya hanya ingatkan kalau konstitusi lebih lengkap, saya apresiasi RUU ini dengan tapi kalau bisa konteksnya lebih besar, anak-anak yatim dulu baru kemudian fakir miskin," ujarnya.
Menanggapi hal, Priyo meyakini bahwa dalam substansi RUU, hal yang dimaksud itu sudah terkandung di dalamnya. "Saya yakin substansi yang disampaikan sudah termaktub dalam UU ini," pungkasnya.
dikutip dari : JurnalParlemen.com
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
Mutiara Hikmah
"Ya Allah, aku mohon kesehatan dalam keimanan, keimanan dalam keindahan akhlak, kemenangan yang disertai keberuntungan, rahmat dari sisimu, keselamatan dan pengampunan, serta keridhaan dari sisiMu"
(Do’a Rasulullah saw )
Lainnya
Berita Singkat
Tuduhan yang dilakukan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan terhadap Ketua Umum DPP Hanura Wiranto, disinyalir hanya untuk mengalihkan perhatian publik yang masih tertuju pada persoalan yang menimpa Partai Demokrat
”Sebagai pengurus Demokrat, kemungkinan besar dia juga sudah bosan bila partainya terus-menerus menjadi bulan-bulanan,”
- Saleh Daulay (Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Random Image
Kunjungan : 53159
Pencarian
Online
Kami punya 33 tamu online
