KLB PSSI Tak Terbendung Lagi

"Harusnya PSSI melihat mukadimah PSSI sebagai alat pemersatu dan perjuangan bangsa," - djamal

JAKARTA (Suara Karya): Perjuangan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tidak terbendung lagi. Selain upaya rekonsiliasi antara KPSI dan PSSI pimpinan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin sudah tertutup, tuntutan KLB sah dan punya dasar aturan dan hukum yang kuat.

"Jalan rekonsiliasi sudah tertutup. Kami sudah datang ke PSSI sejak September lalu, tapi tidak direspons. Kalau sekarang diminta rekonsiliasi, sepertinya sulit. KONI juga belum menghubungi kami sampai saat ini," ujar Ketua KPSI Toni Apriliani dalam diskusi sepak bola dengan tema "Tinjauan KLB dari Sisi Hukum Olahraga" di Jakarta, Senin (16/1).

Dalam acara itu tampil sebagai pembicara praktisi hukum olahraga Haryo Yuniarto, anggota Komisi X DPR Djamal Azis, dan Ketua KPSI Toni Apriliani. Hadir juga ratusan peserta yang mewakili klub, Pengprov PSSI, suporter, dan wartawan yang selama ini aktif meliput sepak bola.

Panitia acara menjelaskan, wakil PSSI juga diundang. Namun, tak satu pun wakil PSSI yang hadir. Padahal, panitia telah mengundang Ketua Komite Etik PSSI Todung Mulya Lubis.

KPSI, menurut Toni, saat ini hanya akan berfokus pada pelaksanaan kongres tahunan PSII pada 21 Januari mendatang di Bandung. "Di sana, segala perlengkapan untuk KLB akan disiapkan, baik komite pemilihan maupun komite banding pemilihan," ujar Toni.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Forum Pengprov PSSI Hardi Hasan. Menurutnya, rekonsiliasi yang direncanakan KONI bukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah di organisasi PSSI. "Justru KLB adalah solusi untuk membenahi PSSI. Di sana, kesempatan semua pemilik suara PSSI untuk duduk bersama," katanya.

Ia menambahkan, masalah di tubuh PSSI sekarang tidak akan selesai dengan, misalnya, menarik kembali klub yang berkompetisi di Liga Super Indonesia ke kompetisi Indonesia Premier League (IPL) yang diakui PSSI. "Salah jika rekonsiliasi selesai, klub yang saat ini di Liga Super ditarik kembali ke IPL. Inti masalahnya adalah mereka harus sesuai aturan dan statuta yang sudah ada," ujar Hardi Hasan.

Haryo Yuniarto yang tampil dalam sesi pembahasan KLB dari sudut pandang hukum olahraga mengungkapkan, desakan KLB itu tidak perlu dikhawatirkan oleh PSSI. "KLB bukan harga mati, kok. Mengapa mereka (pengurus PSSI--Red) takut tidak menjadi pengurus lagi. Mereka kan bisa mencalonkan lagi sebagai pengurus. Jadi, menurut saya, tak perlu dikhawatirkan," ujar Haryo Yunarto yang juga Ketua Harian Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Haryo menjelaskan, dalam aturan hukum persepakbolaan, KLB hanya dapat dilakukan oleh Komite Eksekutif (KE). KLB bisa dilakukan KE atas permintaan tertulis dua pertiga anggota PSSI. "Ketiga, KLB juga dapat dilakukan oleh anggota apabila permintaannya tidak ditanggapi KE PSSI," ujarnya.

Yang paling penting, menurut Haryo, adalah meningkatkan kualitas pengurus PSSI agar ke depan dapat mengelola persepakbolaan dengan baik. Pembenahan kualitas sumber daya manusia itu, menurut Haryo, sangat menentukan kemajuan persepakbolaan Indonesia ke depan.

Ia mengatakan, persyaratan induk organisasi harus ada struktur dan personalia yang kompeten. Selain itu, pengurus organisasi induk juga harus mampu menerapkan sistem administrasi dan manajemenya.

"Struktur dan personalia yang kompeten inilah yang perlu ditanyakan apakah sekarang sudah memenuhi atau belum? Saya masih menyangsikan ini. Pengurus sekarang, saya kira, juga belum mampu karena saya tahu persis siapa Djohar Arifin," ujar Haryo.

Karena itu, menurut Haryo, membenahi dan menguatkan pengurus PSSI agar menjadi pengurus yang berkualitas adalah harga mati. "Ini yang sepertinya tidak dijalankan PSSI," ujarnya.

Haryo juga menilai pemahaman pengurus PSSI terhadap aturan sangat lemah. "Mereka mengacu pada satu produk hukum, padahal banyak aturan yang harus dipahami," ujar Haryo.

Sementara itu, Djamal Azis menerangkan, kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin tengah disorot oleh berbagai kalangan. Beberapa di antaranya bahkan menuding kepengurusan periode 2011-2015 ini tidak memiliki kompetensi dalam mengurusi sepak bola nasional.

Menurut Djamal, PSSI saat ini telah menyimpang dari mukadimah dan tujuan dibentuknya PSSI. "Harusnya PSSI melihat mukadimah PSSI sebagai alat pemersatu dan perjuangan bangsa," katanya. "Jika pengurus kompeten, tidak akan seperti ini," tuturnya.

Dualisme kompetisi yang terjadi saat ini merupakan salah satu bukti ketidakmampuan PSSI dalam menjalankan roda organisasi. Karena itu, upaya rekonsiliasi buntu, sehingga KLB bukan hal yang perlu ditabukan. (Ashari/Gungde Ariwangsa)

dikutip dari : SuaraKarya-online.com